Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan

    Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha. Menurutnya, pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak di gunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. 

    "Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik, " ujar Slamet dalam rilis medianya yang diperoleh Parlementaria, Senin (4/4/2022). 

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Selain itu, lanjutnya, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif. 

    "Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok, " tegas Slamet. Ia juga turut menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng yang dinilainya sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan.

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    BLT Minyak goreng itu, Slamet menilai merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan. Dikatakannya, berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.

    "Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit, " tuturnya. (dep/aha) 

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    SLAMET DPR RI KOMISI IV PKS
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    Agung Budi Santoso Apresiasi Layanan Jamkestama...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    solmi

    solmi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 470

    Registered: Jul 14, 2020

    Randy Pratama

    Randy Pratama verified

    Postingan Bulan ini: 6

    Postingan Tahun ini: 142

    Registered: May 25, 2021

    Mustika Rahmawati

    Mustika Rahmawati verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 42

    Registered: Mar 28, 2022

    sony

    sony verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 149

    Registered: Jul 13, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Kapolda Jambi Disambangi Panitia Koferwil PWI
    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Wabup Batang Hari Sambut Kunker Mendag Peletakan Batu Pertama SPOT Technology
    Bupati Merangin Ajak Warga Bahagiakan Anak Yatim

    Rekomendasi

    Walikota Sungai Penuh Promosikan Produk Unggulan ke Menteri Perdagangan
    Bongkar Kasus Brigadir J, Sekjen Gerakan Mahasiswa Kosgoro Apresiasi Kapolri
    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Bupati Batang Hari bersama Baznas Serahkan Satu Rumah Bedah

    Ikuti Kami