Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

    Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI  Luluk Nur Hamidah

    JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI  Luluk Nur Hamidah mendorong pemerintah mempercepat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Luluk menilai pemerintah belum terlihat serius membentuk peraturan turunan pasca diundangkannya UU TPKS oleh DPR RI, beberapa waktu yang lalu.   

    "Pengesahan UU TPKS patut dirayakan sebagai momentum penting atau milestone dari agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual (KS) di Indonesia. Namun demikian, kami menilai bahwa pemerintah belum kelihatan keseriusannya pasca diundangkannya UU TPKS, " kata Luluk, Kamis (7/7/2022).   

    ZONE.CO.ID
    market.biz.id ZONE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Luluk menyoroti UU TPKS telah mengamanatkan pembentukan 10 PP dan perpres sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS. Luluk menilai mestinya pemerintah menyegerakan dan memprioritaskan PP dan perpres tersebut.

    "UU TPKS mengamanatkan pembentukan 10 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS. Meskipun UU memberikan waktu hingga 2 tahun dari sejak ditetapkannya sebagai UU, namun mengingat urgensi dan kedaruratan situasi dan kondisi kekerasan seksual di tanah air, maka mestinya pemerintah menyegerakan dan memprioritaskan PP dan perpres tersebut, " imbuhnya.   

    URBANESIA.ID
    market.biz.id URBANESIA.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, publik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah. Dia menilai sosialisasi justru dilakukan ke kelompok masyarakat yang sudah mengawal UU TPKS sejak awal.

    "Hingga hari ini publik menilai bahwa tidak cukup ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait UU TPKS, baik melalui media cetak dan elektronik, ataupun saluran media lainnya. Sosialisasi justru lebih banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ataupun individu - individu yang sejak awal melakukan pengawalan terhadap pembentukan UU TPKS, ” tegas Luluk.   

    MAGZ.CO.ID
    market.biz.id MAGZ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, Luluk menyoroti penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum. Luluk menyebut aparat penegak hukum di lapangan masih kesulitan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

    "Hingga hari ini, aparat penegak hukum di lapangan juga kesulitan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual karena tidak adanya sosialisasi, SOP, pelatihan dan bimbingan teknis terkait hukum acara yang digunakan dalam UU TPKS, " kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.   

    MEDIATOR.CO.ID
    market.biz.id MEDIATOR.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Luluk berharap pemerintah segera menentukan langkah dalam menghadapi permasalahan teknis itu dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L). Menurutnya, pemerintah harus sudah siap dengan PP dan perpres dalam rentang 6 bukan sejak UU TPKS disahkan.

    "Saya harap pemerintah melakukan langkah cepat yang menyangkut problem teknis ini dengan mengintensifkan koordinasi antar K/L terkait. Seharusnya, dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan sebagai UU, pemerintah sudah siap dengan PP dan perpres, " ujar Luluk. (rnm/sf)

    luluk nur hamidah pkb dpr ri baleg
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    Anggia Erma Rini: Mengelola Sampah Harus...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    solmi

    solmi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 470

    Registered: Jul 14, 2020

    Randy Pratama

    Randy Pratama verified

    Postingan Bulan ini: 6

    Postingan Tahun ini: 142

    Registered: May 25, 2021

    Mustika Rahmawati

    Mustika Rahmawati verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 42

    Registered: Mar 28, 2022

    sony

    sony verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 149

    Registered: Jul 13, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Kapolda Jambi Disambangi Panitia Koferwil PWI
    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Wabup Batang Hari Sambut Kunker Mendag Peletakan Batu Pertama SPOT Technology
    Bupati Merangin Ajak Warga Bahagiakan Anak Yatim

    Rekomendasi

    Walikota Sungai Penuh Promosikan Produk Unggulan ke Menteri Perdagangan
    Bongkar Kasus Brigadir J, Sekjen Gerakan Mahasiswa Kosgoro Apresiasi Kapolri
    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Bupati Batang Hari bersama Baznas Serahkan Satu Rumah Bedah

    Ikuti Kami