BALI - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyoroti sinkronisasi antara data dan fakta kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh. Hal itu guna memantau pemenuhan indikator kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada 2 Agustus 2015 silam.
“Disampaikan bahwa angka kemiskinan tersebut sedapat mungkin betul-betul bisa menampilkan seutuhnya. Dikatakan Aceh masyarakat miskinnya tinggi, tetapi fakta di lapangan dalam beberapa kegiatan mereka tampak sekali cukup berdaya, ” ujar Hafisz pasca Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022).
Hafisz menjelaskan, keraguan data tersebut juga diamini oleh beberapa wakil rektor yang hadir dalam kunker ini. Padahal, menurutnya, data tersebut dipublikasikan oleh lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPK) RI. Karena itu, ia menegaskan akan memanggil BPS dalam rapat kerja untuk menjelaskan perihal metode perhitungannya sehingga benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena itu ini menjadi catatan saya karena BPS itu menjadi mitra saya di Komisi XI. Nanti kita akan sampaikan hal tersebut agar hasil survei dan analisa lapangan betul-betul mewakili kenyataan fakta di lapangan. Kalau tidak, akan merugikan, karena tidak menunjukkan titik lemah yang benar yang harus diperbaiki di Aceh, ” ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menambahkan jalan untuk peningkatan kesejahteraan di Aceh tak lain adalah melalui pendekatan pendidikan. Ini bukan perkara mudah. Sebab, di Pulau Jawa saja, terlebih di sekitar Ibukota Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat, angka kemiskinan juga masih tinggi. Sehingga, diperlukan akselerasi pendidikan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Jadi, kalau pembangunan saja pola pendekatannya tanpa melalui pola kesejahteraan dan pendidikan, maka ini menjadi peningkatan kriminalitas bagi mereka yang menganggur. Dengan kesenjangan yang lebih tinggi itu akan memicu mereka untuk melakukan perbuatan kriminal. Sehingga pola ini tidak bisa satu persatu. Jadi pendidikan kesejahteraan, pendidikan, dan infrastruktur harus dilakukan secara bersamaan, ” tutupnya.
Hadir pula dalam kunker ini Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera; Anggota BKSAP DPR RI, Muslim; Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Iskandar AP beserta jajaran di Pemprov Aceh; jajaran Forkopimda, serta perwakilan sivitas akademika dari empat universitas, yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, Universitas Iskandar Muda, dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (rdn/sf)
